logo

Hari Kesaktian Pancasila

Mempererat persatuan dan kesatuan untuk mesujudkan Indonesia Maju
Hari Kesaktian Pancasila

SELAMAT DATANG

Assalamu'alaikumWr. Wb. Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Mojokerto. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
SELAMAT DATANG

11 APLIKASI INOVAS

Peradilan Agama Mojokerto menindaklanjuti secara aktif dan dan telah mensosialisasikan 11 Aplikasi Inovasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
11 APLIKASI INOVAS

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

Keluarga Besar Pengadilan Agama Mojokerto Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Anda Memasuki Zona Integritas

Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
Anda Memasuki Zona Integritas

PROFIL PA MOJOKERTO

vidio profile pengadilan agama mojokerto
PROFIL PA MOJOKERTO

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

JADWAL SIDANG

jadwal sidangJadwal Sidang Pengadilan Agama Mojokerto memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFO PERKARA

SIPPMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

GUGATAN MANDIRI

MANDIRIAlikasi gugatan madiri ini bisa digunakan oleh para pihak dalam pembuatan gugatan secara mandiri.

 LAYANAN VIA WA

waMempermudah pelayanan Via WA, anda tidak perlu datang ke Pengadilan untuk bertanya tentang seputar perkara (WA Only) tidak bisa melayani panggilan wa.

SIMADU

simadu 2Sistem Informasi Terpadu, untuk para pihak, KUA, Kemenag dan Dispenduk memperoleh informasi terkait dengan perkara, cek keabsahan Akta Cerai dan Laporan KUA.

HITUNG PANJAR

biaya perk, Taksiran Panjar Biaya Perkara,  di pengadilan agama mojokerto yang dapat dilihat Secara Online.

Oleh : H. Sofyan Zefri, S.H.I, M.S.I

Istilah kebijaksanaan (policy) seringkali dianggap sama dengan politik (politics) oleh orang kebanyakan, padahal istilah kebijaksanaan ini lebih luas karena dapat dan memang seharusnya bisa dipergunakan di luar konteks politik. Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya.[1] Untuk menentukan kebijakan-kebijakan, menyangkut pengaturan dan pendistribusian atau alokasi dari sumber-sumber daya yang dimiliki dalam negara diperlukan adanya kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai untuk menentukan kebijakan tersebut.[2]

Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, yang menjelaskan makna implementasi ini dengan pernyataan : [3]

”memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan kekuatan-kekutan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak; baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (negative effects).[4]

Selanjutnya, dalam implementasi pengembangan bank syariah, bank Indonesia, pemerintah telah menentukan sasaran pengembangan perbankan syariah melalui 4 (empat) tahap pencapaian pengembangan syariah secara nasional. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :[5]

  1. Tahap pertama (2002 - 2004), yaitu tahap peletakan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. fokus aktivitas dalam tahap ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan ban syariah dan menyiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah.
  2. Tahap kedua (2005-2009), yaitu tahap penguatan industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, spesifikasi produk, serta kompetensi, dan profesionalisme SDI perbankan syariah.
  3. Tahap ketiga (2010-2012) adalah tahap untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan kualitas pelayanan international.
  4. Tahap keempat (2013-2015), yaitu tahap di mana industri perbankan telah mencapai satu pangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional. Pada saat itu diharakan telah terbentuk integrasi dengan sektor-sektor lainnya, khususnya dengan lembaga keuangan syariah bukan bank dan institusi pendudukungnya.

Selain bentuk kebijakan ekonomi dalam pengembangan perbankan syariah diatas, terdapat 4 (empat) paradigma kebijakan dalam perbankan yang perlu menjadi perhatian, yaitu :[6]

  1. Market driven, dimana Bank Indonesia bersama dengan stakeholder yang lain melakukan public education kepada masyarakat untuk mendukung proses positioning. Hal ini terjadi karena industri perbankan syariah tumbuh sebagai realisasi dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang sesuai prinsip syariah
  2. Fair treatmend, yang artinya pengembangan kerangka ketentuan maupun upaya bagi penyempurnaan infrastruktur industri dilakukan berdasarkan konsep perlakuan yang sama, yang mengakomodasi ciri-ciri operasional khusus perbankan syariah, serta menyusun program pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan industri.
  3. Gradual and sutainnable approach, yaitu program pengembangan perbankan dapat dipandang sebagai suatu upaya transformasi suatu industri yang dilakukan menurut fokus dam prioritas dalam suatu tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan.
  4. Comply to syariah principle, yang artinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang merupakan suatu argumen utama keberadaan industri perbankan syariah. adapun implementasi kepatuhan terhdapa prinsip syariah merupakan upaya untuk menginkorporasi nilai-nilai syariah, bai dalam skema transaksi keuangan sampai pada implementasinya dalam mengelolausha yang tercermin dalam corporate govermance industri perbankan syariah yang baik.

Adapun sasaran strategis dalam kebijakan perkembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada strategi pengebangan perbankan syariah, adalah untuk pencapaian sebagai berikut :[7]

  1. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam penerapan akad keuangan syariah secara baik, yanti dengan dikeluarkannya peraturan tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  2. Implementasi aturan prudential. Bank indonesia berkomitmen terhadap pengembangan good corporate govermance (GCG) dan pemutakhiran sistem pengawasan dan pemeriksaan Bank Syariah.
  3. Efisiensi operasional dan daya saing. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional.
  4. Stabilitas sistemik dan terciptanya maslahat perekonomian untuk meningkatkan kontribusi industri perbankan syariah, Bank Indonesia telah menyelesaikan kajian lebijakan entry dan exit pada industri perbankan syariah. melalui kebijakan yang direkomendasikan diharapkan industri perbankan syariah akan didukung oleh pelaku yang memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi dalam mengembangkan industri perbankan.
  5. Pengembangan SDI (Sumber Daya Insani). Pengambangan SDI di bidang perbankan syariah terus dilakukan, baik disisi pengelola bank syariah maupun pengawas bank syariah, maupun masyarakat, yaitu melalui program edukasi yang sistemik, terfokus, dan berkesinambungan.
  6. Inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi fungsi sosial bank syariah. Hal ini dilakukan melalui peran perbankan syariah dalam memfasilitasi hubungan valuntary sector (dana sosila) dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Terkait dengan inisiatif ini, Bank Indonesia telah membentuk kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan seluruh perbankan syariah dalam mengembangkan program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU). Adapun PSPU tersebut merupakan kegiatan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wkaf yang merupakan kerja sama antara perbankan sayriah (Bank Umum Syariah dan BPRS), Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat. Tujuannya adalah dalam rangka membuat program pendayagunaan ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah) yang efektif, mensosialisasikannya, dan menggalang dana tersebut dari masyarkat serta menumbuhkan citra positif dalam masyarakat mengenai perbankan syariah sebagai lembaga yang peduli terhadap program kemiskinan dan permasalahan du’afa.

[1] Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Akasara, 1997, edisi ke-2, hlm. 3.

[2] Miriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta , Gramedia Pustaka Utama, 1991, cet. ke.13, hlm. 8

[3] Solichin Abdul Wahab, Analisis ... ., hlm. 65.

[4] Ibid.

[5] Ibid, hlm. 59

[6] Amir Machmuud dan H. Rukmana, Bank Syariah ; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 59-60

[7] Ibid, hlm 60-62

PENGUMUMAN

  • Penggumuman Lelang
  • Pengumuman Pencegahan Penyebaran Covid19

Berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: W13-A15/1296/PL.06/3/2020 tanggal 10 Maret 2020, Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, akan melaksanakan penjualan umum/lelang terhadap barang milik negara

 

NB: untuk detail pengumuman dapat di lihat pada link di bawah ini

https://drive.google.com/file/d/1Nxfvg6t-BrfFsHnDgke46Os-4D1IhnTj/view

 

pengumuman

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mojokerto

Jl. Raya Prajurit Kulon No.17, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326

Telp: 0321-321097

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Mojokerto@2018